Uji Publik DPS Pilkada 2020

Oleh Agus Sutisna
Komisioner KPU Banten

Akhir pekan kemarin, tepatnya mulai tanggal 19 September 2020, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2020 serentak di seluruh PPS. DPS hasil rangkaian proses pemutakhiran itu ditempel di Desa/Kelurahan dan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengumuman ini (sekaligus penyampaian usulan perbaikan terhadap DPS oleh para pihak yang berkepentingan) akan berlangsung hingga tanggal 28 September 2020. Selanjutnya PPS akan memperbaiki DPS sesuai dengan usulan perbaikan dari para pihak, lalu direkapitulasi berjenjang sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pertengahan Oktober 2020.

Dalam masa pengumuman 19-28 September 2020 ini pula, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan Uji Publik terhadap DPS yang melibatkan para pihak yang berkepentingan, mulai dari petugas penghubung/perwakilan atau Liaison Officer (LO) Pasangan Calon, partai politik, unsur Pemda yang menangani urusan kependudukan (Dinas Dukcapil), LSM/Ormas pegiat Pemilu, dan tentu saja masyarakat luas.

Menguji Kualitas Data

Secara umum, dalam kerangka pengumuman DPS ini, Uji Publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan terbuka yang dilakukan untuk menguji (memeriksa dan mencermati) validitas (kesahihan), terutama aspek akurasi dan kemutakhiran data pemilih. Uji Publik penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan dengan benar sesuai regulasi sekaligus memenuhi prinsip-prinsip universal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan karenanya harus tercermin dari kualitas hasilnya berupa DPS itu.

Selain itu, Uji Publik DPS juga perlu dilakukan sebagai forum dimana pelbagai sisa potensi permasalahan yang kerap muncul dalam proses penyusunan daftar pemilih dapat dibicarakan, dibahas bersama, dicarikan solusinya serta ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan sebelum akhirnya DPT ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Baca juga :
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2020

Dalam literatur kepemiluan dikenal 3 (tiga) prinsip pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang harus menjadi pegangan para pihak sekaligus menjadi parameter bersama untuk menguji kualitas daftar pemilih. Pertama komprehensif, artinya proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap dan mencakup semua warga negara yang telah memenuhi syarat normatif sebagai pemilih.

Kedua akurat, artinya proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan benar, cermat dan tepat sesuai fakta. Baik menyangkut faktualitas data/informasi dengan orang/pemilihnya, elemen-elemen infomasi/data para pemilih, maupun menyangkut jumlah pemilih. Ketiga mutakhir, artinya proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih benar-benar memotret kondisi ril paling mutakhir (up to date) dari para pemilih sesuai dengan pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara.

Melalui kegiatan Uji Publik, ketiga prinsip tersebut diuji bersama oleh para pihak. Kemungkinan bahwa masih terdapat warga yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPS; sejumlah elemen data pemilih ada yang keliru; atau data yang dihasilkan belum termutakhirkan (misalnya orang sudah meninggal masih masuk dalam DPS, atau anak muda sudah 17 tahun tapi belum masuk dalam DPS dsb) selalu terbuka. Melalui Uji Publik pelbagai kemungkinan permasalahan data pemilih ini dapat diusulkan perbaikannya secara terbuka dan partisipatif.

Di dalam PKPU 19/2019 disebutkan, usulan perbaikan terkait DPS ini dapat mencakup informasi tentang kondisi pemilih sebagai berikut : a) Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum masuk DPS; b) Pemilih yang belum genap 17 tahun namun sudah/pernah kawin tetapi belum masuk DPS; c) Pemilih pensiunan TNI/Polri, atau sebaliknya warga sipil yang kemudian menjadi anggota TNI/Polri; d) Pemilih yang sudah meninggal; e) Pemilih yang tidak berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; f) Pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali; dan g) Pemilih terdaftar dalam DPS sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih, mungkin karena sebab sudah meninggal, pindah domisili, alih status menjadi anggota TNI/Polri dll.

Mekanisme dan Partisipasi

Lalu bagaimana kegiatan Uji Publik dilakukan dan siapa saja yang dapat terlibat dalam kegiatan tersebut ? Di dalam Surat KPU RI Nomor 784 Tahun 2020 (per tanggal 18 September lalu) disebutkan, bahwa Uji Publik dapat dilakukan secara daring (virtual) atau luring (tatap muka langsung) menggunakan salinan DPS yang juga sudah diumumkan di Desa/Kelurahan. Sebagaimana amanah PKPU 10 Tahun 2020, dalam hal Uji Publik dilakukan secara luring, KPU menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.

Masih di dalam surat yang sama, dijelaskan pula bahwa Uji Publik dapat dilakukan secara berjenjang di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, atau bisa juga hanya diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota, sesuai ketersediaan dan kemampuan anggaran.

Jika dilakukan di tingkat PPS, peserta yang perlu diundang meliputi perwakilan PPDP yang telah selesai masa kerjanya, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, Kadus, dan Kepala Lurah/Desa. Untuk tingkat PPK pihak yang perlu diundang adalah perwakilan PPS, tokoh masyarakat dan perwakilan Partai Politik. Untuk tingka Kabupaten/Kota peserta Uji Publik terdiri dari perwakilan PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta perwakilan Partai Politik.

Namun demikian, meski tidak hadir dalam kegiatan Uji Publik, pada dasarnya setiap warga tetap bisa partisipasi untuk menguji dan memperbaiki DPS. Sebagaimana disinggung tadi, bahwa terhitung mulai tanggal 19 September kemarin DPS telah diumumkan di Desa/Kelurahan dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau. Masyarakat dengan mudah dapat memeriksa DPS di masing-masing Desa/Kelurahannya untuk memastikan apakah namanya sudah tercantum dan benar semua elemen datanya atau belum. Bahkan hal ini juga bisa dilakukan untuk kepentingan keluarga atau tetangganya.

Jika ditemukan masalah dalam DPS, misalnya : dirinya atau keluarganya belum terdaftar, sudah terdaftar tetapi datanya keliru, ada pemilih yang sudah meninggal tetapi masuk dalam DPS, ada yang sudah memenuhi syarat tapi belum masuk dalam DPS dst, setiap orang dapat melapor segera ke PPS setempat untuk diperbaiki. Atau, jika tidak bisa/tidak sempat melapor ke PPS, warga bisa menitipkan ke para pihak yang menjadi peserta Uji Publik di tingkatan manapun. Tentu saja, sesuai dengan regulasi, usulan perbaikan itu wajib disertai dengan dokumen otentik berupa potokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan telah melakukan perekaman dari pemilih yang bersangkutan (pemilih yang datanya diusulkan untuk diperbaiki). Dengan mekanisme dan peranserta aktif para warga, DPT Pilkada 2020 diharapkan akan lebih baik dan lebih berkualitas. (*/).nj