LEBAK,- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Cabang Provinsi Banten dan Polisi Air Laut (Polisi Laut) mengaku kesulitan dalam melakukan pengawasan di tengah laut. Pasalnya, sarana transportasi yang dimiliki tidak memadai.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) PPI Pemprov Banten, Akhnas Akhmad mengatakan, minimnya sarana transportasi laut seperti kapal patroli membuat kegiatan pemantaun kejadian di laut tidak berjalan maksimal, dan hanya melakukan pantaun lewat darat.
“Kalau untuk mengetahui informasi di laut kita hanya menunggu informasi dari para nelayan setelah kembali ke darat,” kata Akhnas, Rabu (15/1/2020).
Padahal, kata dia, jika dilihat dari cakupan wilayah kerja itu cukup luas mulai dari perairan Binuangeun, Kecamatan Wanasalam hingg laut Cibareno di Kecamatan Bayah.
“Kami berharap pemerintah dapat mengupayakan alat transfortasi seperti kapal patroli agar kami bisa mengetahui kondisi yang ada di wilayah kerja kami,” harapnya.
Hal yang sama diungkapkan salah seorang anggota Pol Airut pantai Muara Binuangeun, Febby mengatakan bahwa kegiatan patroli hanya dilakukan pemantauan melalui darat. Karena kapal patroli milik Pol Airut selain berukuran kecil, kondisi kapal tersebut juga sudah rusak.
“Kalaupun diperbaiki kapal ini tidak akan maksimal karena ukuranya kecil sehingga tidak sesuai dengan kondisi laut yang ada sini,” ungkapnya. (Kus).
