Serba-serbi Pilkades Serentak 2021

Usep Pahlaludin, Kepala Desa Sangiangjaya, Lebak-Banten.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 menjadi Pilkades dengan durasi terpanjang karena sudah mengalami beberapa kali penundaan. Ini diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Surat tersebut berisi penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW).

Amukan virus Covid 19 varian delta sejak Juli hingga Akhir Agustus ialah penyebab utama ditundanya Pilkades serentak. Fakta ini membuat para calon berada dalam kelelahan luar biasa. Bagaimana tidak, para calon kades harus mengalami masa berbulan-bulan menunggu kepastian pelaksanaan Pilkades yang tak kunjung usai karena penundaan yang terus berulang.

Tidak sedikit baliho yang sudah dibuat harus ditutup atau diganti karena isinya yang tak lagi relevan. Misalnya baliho dari calon kades yang berisi ajakan untuk datang ke tempat pemungutan suara dengan menyertakan tanggal pelaksanaan yang kemudian batal karena diundur.

Di sisi lain, banyaknya sorotan dan ketatnya para pemangku kebijakan dalam mengawasi gerak-gerik para calon kades membuatnya dalam posisi dilematis. Disatu sisi para calon kades memahami aturan larangan berkumpul pada saat diberlakukannya PPKM darurat beberapa waktu lalu, meskipun tentu saja kampanye tatap muka dengan masyarakat sangat diperlukan.

Bahkan di salah satu daerah di Banten terdapat seruan dari pemerintah daerah yang berbunyi “dilarang ngopi dirumah calon kades”. Masih di salah satu daerah di Banten juga terdapat aturan yang membuat ngilu. Yaitu terkait dengan larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang berisi ajakan atau himbauan oleh para calon kepala desa setelah mereka resmi ditetapkan sebagai calon. Para calon kades baru diperkenankan menggunakan APK sebelum masa tenang, yang dalam aturan tersebut hanya diperkenankan selama tiga hari saja.

Berbagai aturan yang nampak dipaksakan tersebut agak sulit diterima. Tidak seperti ketika pilkada serentak yang diselenggarakan pada akhir tahun lalu yang terlihat begitu longgar dan tanpa penundaan satu kalipun. Padahal jika boleh membandingkan, ancaman dari bahaya penularan akan lebih memungkinkan untuk terjadi pada saat Pilkada. Hal ini karena Pilkada lebih potensial mengundang pihak-pihak yang berasal dari kota besar ataupun dari luar daerah untuk terlibat.

Misalnya dalam pelibatan juru kampanye yang umumnya diambil dari tokoh terkemuka atau bahkan artis populer. Hal tersebut dapat memicu terjadinya suatu mobilitas masa yang lebih masif. Sementara untuk tataran hajat Pilkades, hanya dilakukan antar masyarakat yang berada dikampung-kampung. Dan tentu tanpa melibatkan juru kampanye atau tim sukses yang berasal dari kalangan artis terkenal.

Selain itu ruang lingkup Pilkada juga begitu luas yang melibatkan jumlah masa yang jauh lebih besar. Sedangkan setiap daerah yang melaksanakan Pilkades serentak tidak dilakukan secara penuh. Di Lebak misalnya, dari 340 desa hanya 266 desa yang menyelenggarakan Pilkades.

Analogi ini mungkin sepihak dan subjektif, tapi jika harus fair mengapa hajat Pilkada dilangsungkan dengan lancar jaya tanpa satu kalipun mengalami penundaan, padahal saat itu angka penularan juga dalam grafik yang meningkat.

Para ahli dan pemangku kebijakan mungkin akan mudah menjawab dengan menyodorkan fakta bahwa pada masa pilkada dilangsungkan akhir tahun lalu, ancaman virus Covid 19 varian delta belum ada. Sehingga ancaman penularan dengan skala luas masih dapat diantisipasi.

Sebenarnya pemerintah juga bukan tidak mengupayakan suatu jalan tengah untuk mengantisipasi dan mencegah kerumunan masal. Karena berbagai opsi yang terkait dengan teknis gelaran Pilkades serentak sudah diupayakan. Diantaranya dengan mengupayakan penambahan lokasi yang menjadi titik pemungutan suara seperti yang direncanakan di Kabupaten Serang.

Karena biasanya, teknis pemungutan suara Pilkades dilangsungkan dalam satu tempat yang didatangi oleh pemilih disatu desa. Tetapi opsi untuk memperbanyak kotak suara atau titik simpul pemilih tidak membuat pilkades segera dilangsungkan.

Saya sendiri sebagai kepala desa terdahulu yang kini maju kembali untuk kedua kalinya benar-benar harus menyiapkan energi yang lebih dari biasanya. Karena harus diakui, penundaan Pilkades ini berdampak pada membengkaknya anggaran kampanye. Mungkin perasaan yang saya alami ini juga mewakili perasaan semua calon kades lainnya.

Diluar semua perasaan lelah dan kegalauan yang tengah dialami oleh para calon kades, harus diakui bahwa memang keselamatan warga adalah nomor satu. Tetapi mewakili aspirasi dan beban yang dirasakan oleh calon kades saya berharap gelaran Pilkades yang direncanakan Oktober nanti tidak lagi ditunda. Karena saat ini angka penyebaran virus Covid 19 terus melandai.

Di sisi lain kita tidak boleh melupakan bahwa Pilkades merupakan hajat demokrasi yang dapat digunakan sebagai pembelajaran politik masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat begitu nampak dalam hajat enam tahunan ini. Ada semacam gairah yang mendorong masyarakat berperan langsung dalam upaya menghasilkan kepemimpinan diwilayahnya. Gairah dan keterlibatan semacam ini mungkin tidak akan ditemukan dalam gelaran pesta demokrasi pada level lain yang lebih tinggi.

Hal tersebut antara lain karena Pilkades merupakan kompetisi politik lokal yang memungkinkan tersedianya tempat bagi masyarakat diakar rumput untuk berperan lebih. Entah sebagai tim sukses ataupun pelibatan sejenis lainnya. Berbeda dengan kontestasi politik lain semacam Pilpres, Pilkada, ataupun Pileg, yang umumnya melibatkan sejumlah penggede yang membuat masyarakat biasa lebih ditempatkan dalam posisi sebagai objek, sehingga melahirkan perasaan sungkan untuk secara aktif terlibat didalamnya.

Sedangkan Pilkades adalah wahana pembelajaran politik aktual, nyata dan tanpa jarak bagi masyarakat bawah. Semua lapisan nyaris tidak ada yang tidak terlibat. Bahkan mereka yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau mereka yang kesehariannya pergi ke kebun pun meluangkan waktu untuk terlibat.

Saya juga sering meminta masyarakat untuk bertukar pendapat mengenai program pembangunan desa, ataupun hal-hal lain terkait wacana kepemimpinan dari tingkat terbawah. Dari situ saya melihat adanya antusiasme. Mereka tanpa sungkan untuk mengeluarkan ide-ide yang mungkin tidak terduga atau terpikirkan sebelumnya.
Ini memperlihatkan bahwa diakar rumput, masih banyak masyarakat kita yang punya pikiran cemerlang mengenai wacana politik dan kepemimpinan. Dan pikiran-pikiran tersebut, hanya akan keluar apabila didalam hati masyarakat kita tidak lagi terdapat perasaan sungkan karena suatu kondisi yang membuat mereka merasa tidak dilibatkan. Masyarakat diakar rumput, mungkin tidak terlalu mengerti dengan visi misi besar yang biasanya ditampilkan dalam hajat demokrasi level atas, tetapi hal itu jangan membuat kita mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak mengerti politik.

Harus diketahui bahwa masyarakat kita juga punya interpretasi sendiri soal politik dan soal memilih pemimpin. Sekali lagi, anda, saya atau siapapun yang membaca tulisan ini, akan mengetahui potensi, pandangan dan cara berfikir yang dimiliki oleh masyarakat diakar rumput, hanya ketika anda menganggap mereka ada, menganggap mereka dekat dan menganggap mereka sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Sebaliknya, anda tidak akan menemukan apapun saat memposisikan masyarakat di akar rumput sebagai objek yang keberadaanya hanya untuk memenuhi hasrat politik bersifat eksploitatif. (*/Red).