Inspektorat Akan Sidak Absensi, Nekad Mudik, ASN Bisa Dipecat

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak Halson Nainggolan.

ORBIT BANTEN-Pemkab Lebak melalui Inspektorat Kabupaten Lebak dan
Badan Kepegawiaan dan pengembangan SDM (BKPSDM) setempat akan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sehari jelang libur lebaran Idul Fitri.

Para abdi negara pun diwanti-wanti untuk mentaati larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah.

“Khwatir ada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mendahului mudik sebelum di seka maka kami akan turun ke opd-opd mulai 10 – 11 Mei. Sementara untuk pra Lebaran kkta turun mulai 17-18 Mei,” kata Inspektur Inspektorat Lebak Halson Nainggolan.

Dia mengatakan, bila kedapatan ada ASN yang tidak masuk atau mudik maka ASN tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin berat. Karena itu, pihaknya sudah be4koordinasi dengan para kepala OPD untuk terus mengingatkan para ASN untul tak mudik pada lebaran Idul Fitri tahun ini.

“Bisa dijatuhu hukuman disiplin berat bila masih nekadn Hukuman displin berat itu mulai dari penurunan pangkat, penurunan jabatan pembebasan jabatan sampai pemberhentian,” tegas mantan kepala Dinkop dan UKM Lebak ini.

Sementara itu Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Lebak Wiwin Budhyarti mengatakan,sanksi ringan, sedang hingga berat menanti para ASN yang tetap nekat melakukan mudik Lebaran di tengah pandemi Covid-19. Lantaran itu, untuk memantau kepatuhan ASN, Sidak bakal dilakukan ke tiap-tiap OPD.

“Sidak ini untuk memastikan bagaimana kepatuhan ASN terkait larangan itu,” kata Wiwin.

Wiwin menjelaskan, sidak bakal dilakukan ke seluruh kantor dinas, sementara untuk kantor kecamatan akan dilakukan secara random.

“Rencananya ke seluruh dinas, tetapi kalau untuk kecamatan kemungkinan random. Kecamatan mana saja, tidak bisa disampaikan,” ujar Wiwin.

Sanksi bagi ASN yang tetap nekat mudik diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi akan dilihat dari seberapa besar dampak dari akibat ASN tersebut melakukan mudik.

“Kalau pengaruhnya dampaknya semakin besar, misalnya sampai mengganggu ke pelayanan pemerintah daerah maka sanksi yang diberikan sanksi berat,” katanya.(red/mat)