Wartawan Selatan Gelar Aksi Solidaritas

Sejumlah wartawan di Lebak Selatan saat menggelar aksi solidaritas di depan alun-alun Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. (Foto/dok).

CILANGKAHAN,- Belasan wartawan yang tergabung dalam ikatan pers Malingping menggelar aksi solidaritas untuk Asep Saefullah salah seorang wartawan media online Fakta Banten. Aksi tersebut digelar di alun-alun Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten Senin (30/7/2018).

Mereka menduga bahwa Dirreskrimsus Polda Banten kliru soal pemanggilan terhadap wartawan Asep Saefullah yang dijadwalkan dipanggil hari ini oleh Dirreskrimum Polda Banten untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga :
PWI, IJTI dan PWRI Sikapi Kasus Pemanggilan Wartawan Asep oleh Polda Banten

Deden salah satu wartawan Online dalam orasinya mengatakan, ketika sengketa pemberitaan yang di siarkan oleh wartawan, pihak manapun termasuk pihak Kepolisian harus melakukan kordinasi kepada dewan pers. “Ketika ada kesalahan dalam penulisan, seharusnya ditempuh dengan klarifikasi atau hak jawab bukan melakukan pemanggilan,” katanya.

Korlap aksi Widodo Chudori menambahkan, pemanggilan tersebut merupakan buntut dari pemberitaan yang ditulis Asep pada 5 April 2018 lalu. Yakni pemberitaan terkait pelaporan dugaan praktik korupsi pada penyiapan lahan proyek Unit 9 & 10 PLTU Suralaya milik PT. Indonesia Power (IP) di Kota Cilegon.

Menurut Widodo, pemanggilan pihak kepolisian terhadap Asep ini merupakan sebuah bentuk kriminalisasi terhadap wartawan. Pasalnya, sebagai profesi wartawan sudah jelas-jelas memiliki aturan khusus dalam penyelesaian konflik berita, yaitu Undang-undang RI nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

“Di UU itu aturannya sangat jelas, dalam menyelesaikan konflik berita, wartawan dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Jika seandainya pemberitaan tersebut tidak benar, maka pihak yang dirugikan bisa menggunakan hak jawab atau bantahan, bukannya malah wartawannya dikriminalisasi dengan pendekatan hukum di luar pers. Wartawan jangan dikriminalisasi,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Dodo, saat menjalankan profesinya, ada Dewan Pers yang melindungi wartawan. “Benar atau salah seorang wartawan dalam sebuah pemberitaan, itu ditentukan oleh Dewan Pers, bukan oleh polisi,” imbuhnya.

Pemanggilan wartawan Asep oleh kepolisian ini menurutnya menjadi sebuah pukulan telak bagi para jurnalis seantero jagat raya, yang jika tidak disikapi secara tegas akan jadi sebuah preseden buruk bagi para jurnalis. Dengan demikian, pihaknya meminta kepada Polda Banten agar membatalkan pemanggilan tersebut.

“Dirreskrimsus Polda Banten harap segera membatalkan suarat pemanggilan itu dengan membuat surat klarifikasi, bahwa pihak kepolisian telah keliru menerapkan UU ITE itu,” tegasnya.

Pihaknya meminta kepada Kapolda Banten Brigjen Polisi Listyo Sigit Prabowo agar melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya, Dirreskrimsus Kombes Pol. Abdul Karim yang dinilainya telah keliru itu.

“Dalam pemanggilan terhadap wartawan, pihak kepolisian harus mengikuti mekanisme di Undang-undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kapolda Banten harus mengevaluasi kinerja Dirreskrimsus.” tukasnya. (*).