LEBAK,- Kegiatan sosilaisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) KPU Lebak di Stasiun Rangkasbitung terhambat persoalan izin. Pihak stasiun Rangkasbitung meminta KPU Lebak harus menempuh mekanisme dan prosedur dahulu untuk mendapat persetujuan dari bagian Humas Daop I di Cikini, Jakarta.
“Iya kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan Pak karena belum ada izin dari Cikini,” kata Kokom salah seorang petugas stasiun Rangkasbitung kepada wartawan yang bertugas meliput GMHP KPU Lebak di Stasiun Rangkasbitung, Rabu (17/10/2018).
Baca juga :
Buka Posko GMHP, KPU Ajak Masyarakat Cek Nama di DPT Pemilu 2019
Menurutnya, kegiatan tersebut baru bisa dilaksankan jika bagian Humas Daop I sudah memberikan izin kepada KPU Lebak untuk melaksankan kegiatan GMHP.
“Ini sudah kebijakan dari pusat, jika tidak ada izin ya tidak boleh melakukan kegiatan disini,” katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Lebak Ace Sumirsa Ali mengungkapkan, bahwa kegiatan GMHP oleh KPU Lebak terhambat akibat prosedur dan mekanisme internal pihak stasiun setempat. Akibatnya, kegiatan KPU Lebak yang rencananya akan dilaksankan pada pukul 10.00 WIB terpaksa molor hingga satu jam lebih.
Baca juga :
Lindungi Hak Pilih, KPU Resmikan GMHP
“Iya tadi itu ada miskomunikasi dan masalah koordinasi, sehingga jadwal GMHP ini ada keterlambatan,” kata Ace.
Alasan KPU Lebak memilih stasiun karena lokasi tersebut merupakan tempat mobilisasi masyarakat luas yang coba dimanfaatkan oleh KPU sebagai upaya melakukan kroscek terhadap para pemilih untuk memastikan apakah mereka ini sudah terdaftar atau belum di DPT.
Selain KPU, sejumlah wartawan yang ikut dalam rombongan KPU Lebak juga sempat bersitegang dengan salah seorang petugas statsiun, lantaran para awak media yang berada dilokasi dilarang untuk melakukan peliputan kegiatan tersebut.
“Padahal kita sudah meminta izin kepada kepala statsiun. Bahkan sebelumnya setiap kali liputan, KS selalu ‘welcome.’ Makanya kita kaget kok kali ini dilarang-larang,” kata Sandi salah seorang media online dilokasi kejadian. (Deni).
