Soal Dugaan Kredit Fiktif Senilai Rp. 188 M, Direksi Bank Banten Bantah Dapatkan SPDP Dari Barekrim Polri

Direksi Bank Banten

KOTA SERANG, ORBITBANTEN.CO.ID  – Direksi Bank Banten membantah soal telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) yang dilontarkan oleh Bareskrim Mabes Polri terhadap beberapa jajaran direksi Bank Banten terkait dugaan pemberian kredit komersial yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau fiktif sebesar Rp188 miliar.

“Kita belum menerima SPDP itu. Terkait dengan dampaknya terhadap rencana right issue Bank Banten, kita juga harus tahu terlebih dahulu maksud dan tujuan dari SPDP itu,” kata Direktur SDM dan Operasional Bank Banten Kemal Idris, saat melakukan public expose tahunan tahun 2020 di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang pada Selasa (29/9/2020).

Kemal mengatakan, pihaknya perlu mengetahui lebih jauh mengenai SPDP tersebut.

“Mungkin kami perlu tahu dulu terkait SPDP ini kaitan dengan Polri tadi. Kalau memang SPDP ini harus dijelaskan dulu,” katanya.

Ia memastikan proses pemulihan Bank Banten akan terus dilakukan dan isu SPDP tersebut tidak akan berdampak pada proses pemulihan tersebut. Lanjutnya,  jajaran direksi Bank Banten juga sedang fokus menggalang dana masyarakat untuk mengatasi likuiditas keuangan perseroan yang semakin memburuk.

“Proses pemulihan bank banten akan terus berjalan. Aksi korporasi (right issue) itu sendiri rencananya akan kita laksanakan pada Minggu kedua bulan Desember 2020. Rencana itu mundur dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya yakni awal bulan Oktober,” pungkasnya.

Informasi yang dihimpun, Bareskrim sendiri sudah mengeluarkan SPDP pada awal Agustus lalu. Surat tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Dalam SPDP tersebut, Bareskrim Mabes Polri memulai proses penyidikan sejak tanggal 26 Agustus 2020 terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 49 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

 

(*/Der)