Serobot Sempadan Pantai di Malingping, Warga Tuding Camat Tutup Mata

Sejumlah masa menggelar aksi di depan kantor Kecamatan Malingping sambil membentangkan karton bertuliskan tuntutan penutupan tambak udang milik PT Sukses Damai Bahari. (Foto/Dok).

MALINGPING,- Penyerobotan sempadan pantai yang dilakukan oleh PT Sukses Damai Bahari di kawasan wisata pantai Karang Nawing, Desa Pagrlaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten diduga ilegal. Pasalnya, penyerobotan sempadan pantai hingga saat ini masih berlangsung dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah setempat.

Hal itu diungkapkan Yudi Guntara saat menggelar aksi bersama sejumlah warga lainya dihalaman kantor Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Jumat (10/8/2018), sekira pukul 14.30 WIB.

Dalam orasinya, Yudi Guntara menuding Pemerintah Kecamatan Malingping telah melakukan pembiaran terhadap penyerobotan sempadan pantai yang dilakukan oleh PT Sukses Damai Bahari. Padahal, kata Yudi, selaku kepanjangan tangan Pemkab Lebak, pihak Kecamatan seharusnya peka dengan persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya.

“Pendirian tambak udang oleh PT Sukses Damai Bahari di kawasan wisata pantai Karang Nawing adalah sebuah bentuk arogansi pengusaha, karena telah sewenang-wenang menyerobot Garis Sempadan Pantai (GSP), seluas 3,3 hektare. Tetapi pemerintah kecamatan hanya diam, semestinya pemerintah Kecamatan bertindak. Ini jelas ada main mata,” kata Yudi saat berorasi.

Yudi menuturkan, pihak perusahaan diketahui hanya memiliki tanah seluas 18 hektare, tetapi tanah yang digarap oleh pihak perusahaan saat ini seluas 21,3 hektare. Menurutnya, penyerobotan sempadan pantai ini telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

“Dan tanah seluas 3,3 hektare ini adalah tanah sempadan pantai yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk pembangunan apapun,” ujarnya.

Masa aksi lainya, Usep menuturkan, berdasakan Perpres tersebut, penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah itu dilakukan berdasarkan perhitungan batas sempadan pantai berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut ke arah darat yang harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

“Ini jelas sudah terjadi penyerobotan lahan. Karena faktanya, pihak perusahaan sejak awal telah melakukan pemagaran hanya berjarak sekitar 15 meter dari titik kordinat saat air laut pasang,” paparnya.

Selain itu, pihaknya menduga bahwa tambak udang milik PT Sukses Damai Bahari itu belum mengantongi izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Pihaknya meminta, pemerintah segera tidak menutup tambak udang di Karang Nawing.

“Kami menduga perusahaan ini tidak memiliki izin, karena setiap izin lingkungan yang telah dikeluarkan itu harus diumumkan melalui media masa dan papan informasi di lokasi perusahaan, tetapi sampai hari ini tidak ada,” tandasny. (Deni).