PMPL Desak Pemkab Lebak Tutup Tambang Galian Pasir

Puluhan aktivis mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan (PMPL) saat menggelar aksi didepan Pendopo Pemda Lebak, Senin (9/4). Sambil membentangkan spanduk, mereka menuntut penutupan perusahaan tambang pasir yang berada di wilayah Lebak Utara. (Foto/Deni)

LEBAK, – Puluhan aktivis mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan (PMPL), mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak agar menutup aktifitas tambang galian pasir yang berada di wilayah Lebak Utara. Hal itu disampaikan PMPL saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Pemda Lebak, jalan Abdi Negara, Rangkasbitung, Senin (9/4).

Pantauan Orbit Banten di lokasi, sejumlah peserta aksi membawa spanduk yang menuntut penutupan perusahaan tambang pasir di wilayah Lebak Utara, tepatnya di Kampung Kopi, Desa Parungsari, Kecamatan Sajira. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan personil polisi dari Polres Lebak dan anggita Satpol PP Lebak.

Koordinator lapangan (Korlap) Arif mengatakan, keberadaan perusahaan tambang pasir khususnya di Lebak utara, tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perusahaan tambang pasir tersebut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas pertambangan.

“Pemerintah hanya bisa tutup mata, sementara, masyarakat kecil merasakan dampak langsung dari aktivitas pertambangan pasir ini. Kami minta Pemkab Lebak menutup perusahaan tambang pasir ini, karena keberadaan tambang pasir lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya,” kata Arif dalam orasinya, Senin (9/4).

Lebih lanjut Arif menuturkan, jika penutupan perusahaan tambang pasir di wilayah Lebak Utara tidak segera dilakukan, pihaknya menilai Pjs Bupati dan wakil rakyat (DPRD Lebak,-red) telah gagal memimpin Lebak.

“Catat kawan-kawan, kita punya wakil rakyat di sini. Wakil-wakil rakyat yang punya fungsi kontrol, wakil-wakil rakyat yang bajingan. Mereka tidak melakukan fungsi kontrolnya sebagai wakil rakyat . Catat kawan-kawan, tahun 2019 nanti jangan pilih anggota DPRD Lebak yang sekarang, mereka tidak punya kemampuan. Jika tidak ada kejelasan dan tidak ada tindaklanjutnya permasalahan ini, maka Plt Bupati Lebak gagal. Kami minta cabut mandat Gubernur Banten,” ujarnya sambil berteriak.

Ditambahkan Endang, salah seorang perwakilan aksi saat audiensi dengan Pemda Lebak menuturkan, pihak Pemerintah, Polres dan Instansi terkait berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang dilayangkan oleh PMPL.

“Setelah kami melakukan audiensi tadi, Polres sudah berjanji akan menindak lanjutinya hari ini, sedangkan Pemda Lebak dan instansi terkait berjanji akan menindak lanjutinya minggu depan,” pungkasnya. (Deni/Alvin).