Pemprov Banten Atasi Daerah Kumuh di Rangkasbitung

Camat Rangkasbitung Yadi Basari sedang memaparkan program penataan kawasan kumuh di kantor Desa Cijoro. (Foto /Yusup).

LEBAK,- Keberadaan kawasan daerah kumuh yang terdapat di Kelurahan Cijoro, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pemprov Banten, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) menggelar sosialisasi peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh di halaman kantor Kelurahan Cijoro, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Jumat (10/8/2018).

Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten Moh Yanuar mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi persoalan daerah kumuh di Kelurahan Cijoro.

Menurut dia, masyarakat memiliki peran penting dalam menata kembali kawasan pemukiman kumuh tempat mereka tinggal, sehingga masyarakat sendiri dapat menghilangkan cap daerah kumuh di pemukimannya.

“Kami dengan pihak ketiga akan bekerjasama memfasilitasi masyarakat yang ingin ikut berkontribusi dalam penataan daerah kumuh di Kabupaten Lebak, dengan catatan mereka harus profesional dalam palaksanaanya,” katanya Yanuar kepada wartawan, Jumat (10/8/2018).

Yanuar mengungkapkan, penataan daerah pemukiman kumuh telah menjadi agenda Pemprov Banten, bahkan hal tersebut sudah tertuang dalam Perda dan RPJMD Provinsi Banten.

“Kami memiliki target dalam lima tahun ini penataan daerah kumuh di Kabupaten/Kota sebanyak 375 hektar. Kita ingin pemukiman ini drainasenya bagus, jalanya bagus, rumahnya bagus dan sumber airnya juga bagus,” ujarnya.

Dikatakanya, selain di Cijoro, masih banyak daerah kumuh yang terdapat di Kabupaten Lebak. Tapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang di Keluarkan Bupati Lebak, kawasan daerah kumuh di kelurahan Cijoro ini telah menjadi prioritas utama.

Ia menambahkan, terdapat hal yang tidak diperbolehkan dalam proses penggarapan daerah kumuh, yaitu jika didalam satu lokasi terdapat suatu kegiatan penggarapan dengan menggunakan APBN dan APBD Provinsi. Terkecuali, jika SK yang dikeluarkan Bupati untuk penggarapan suatu daerah kumuh sesuai dengan ketentuan.

Misalnya, untuk SK penggarapan daerah kumuh sebesar 10 – 15 hektar itu adalah kewenangan Provinsi, dibawah 10 hektar kewenangan Kabupaten, dan jika diatas 15 hektar adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Kita inggin semua tuntas, tidak ada daerah kumuh lagi,” tegasnya.

Senada disampaikan, Yadi Basari Camat Rangkasbitung mengungkapkan, bahwa kegaiatan ini tidak terlepas dari SK yang dikeluarkan oleh Bupati, bahwa di Kecamatan Rangkasbitung itu terdapat 84 hektar permukiman daerah kumuh.

“Syukur Alhamdulillah, dari mulai tahun 2017 untuk penataan kawasan daerah kumuh di Kelurahan Cijoro ini telah ada peningkatan sebanyak 20%, dan untuk 2018 kita bersama pemerintah daerah ini sedang mengejar peningkatan di atas 60%,” katanya.

Menurutnya, di Kelurahan Cijoro ini masih banyak RT/RW yang belum mendapatkan bantuan, karena SK yang dikeluarkan saat ini bersifat dinamis.

“Tim Pokja sedang memetakan RT/RW mana saja yang masih kumuh akan tetapi tidak tercantum dalam SK nanti akan di revisi,” tandasnya. (Yusup).