Pemkab Lebak Tetapkan APBD 2020, Ini Rinciannya

Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak. (Foto/Deni).

LEBAK,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Lebak Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan daerah (Perda) Nomor: 7 Tahun 2019 pada 27 Desember 2019. Porsi APBD telah dijabarkan pula dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lebak Nomor: 49 Tahun 2019 30 Desember 2019.

APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 berimbang pada Rp 2.790.310.711.646 dengan jumlah pendapatan direncanakan sebesar Rp 2.755.097.517.866 dan total belanja mencapai Rp 2.771.510.711.646. Dalam belanja daerah tersebut, penggunaan untuk Belanja Tidak Langsung mencapai 57,54 persen. Sedangkan Belanja Langsung sebesar 42,46 persen yang apabila dipilah berdasarkan penggunaannya, maka proporsi Belanja untuk Kepentingan Publik mencapai 60,41 persen dan belanja Pegawai hanya 39,59 persen.

APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020

Pada APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah memenuhi belanja mandatory yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp. 686.713.206.665,- atau 24,77% dari total belanja daerah.

2. Alokasi anggaran belanja Kesehatan diluar Gaji ASN sebesar Rp. 448.485.979.192,- atau 24,67%
dari total belanja daerah.

3. Alokasi belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp. 236.429.561.776 atau 26,64 persen.

4. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar
Rp. 9.921.415.945,- atau 10 persen dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pada Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 413.036.567.600,- atau 10 persen dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

6. Alokasi belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 12,40 persen dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

7. Alokasi belanja untuk mendanai pelayananan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dialokasikan sebesar Rp. 41.031.202.929,- atau 77,89 persen dari pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kegiatan penegakan hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Monev peredaran rokok pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

8. Alokasi belanja untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sebesar Rp. 21.756.000.000 atau 41,30 persen dari pendapatan bagi Hasil Pajak Rokok dalam bentuk iuran PBI BPJS bagi 51.800 jiwa selama 10 bulan dengan tarif Rp. 42.000.

9. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.463.330.000,- atau sebesar 0,16 persen dari total Belanja Daerah.

10. Alokasi Dana Kelurahan sebesar Rp 1.104.887.000,- untuk tiap Kelurahan yang terdiri dari DAU Tambahan sebesar Rp. 381.819.000,- dan dari APBD sebesar Dana Desa terendah, yaitu Rp 723.068.000. (*/Deni).