Pemkab Lebak Bersama Perum Bulog Sub Divre Lebak Launching Bansos Rastra

Sekertaris Daerah, Dede Jaelani memberikan bantuan secara simbolis kepada warga penerima bantuan di Desa Rangkasbitung Timur. (Foto:Yusuf)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama Perum Bulog Sub Divre Lebak melaunching Bantuan Sosial (Bansos) berbentuk Beras Sejahtera (Rastra). di Kantor Desa Rangkasbitung Timur, Jalan Siliwangi, Rangkasbitung Timur, Rangkasbitung, Lebak, Rabu (24/1).

Kegiatan Bansos dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lebak Dedi Rahmat, dan Sekertaris Daerah (Sekda) Lebak Dede Jaelani, yang mewakili Bupati Lebak beserta jajaran stafnya.

Sebanyak seratus orang menerima bantuan secara simbolis di Desa Rangkasbitung timur.

Kepala Desa Rangkasbitung Timur, Eneng Kurniati mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Rastra berjumlah 100 karung, dimana setiap karungnya berisi 10 kilo gram beras.

“Untuk sekarang hanya 100 Kartu Keluarga (KK) dari 524 KK yang menerima Rasta secara simbolis di kantor desa secara gratis berbeda dengan tahun kemarin yang setiap KK menerima 15 kilo gram dengan harga 1000 – 1600 perkilonya, nanti sisanya akan di berikan secara bertahap,” ujarnya.

Baca Juga : Panwaslu Menangkan Gugatan Pasangan CS – DS
Wakil Dewan Imbau Masyarakat Untuk Jauhi Politik Uang di Pilkada 2018.

Eneng Kurniati menuturkan dari 1500 KK yang tersebar di 10 Rukun Warga (RW) dalam Desa Rangkasbitung Timur hanya 524 KK yang menerima bantuan Rasta.

“Menurut data yang kami miliki pada 2017 ada 1500 KK yang layak menerima bantuan Rasta, akan tetapi hanya 524 KK saja dapat menerima bantuan tersebut,” tuturnya.

Diakhir, Eneng berharap kepada Pemkab agar menyalurkan bantuan secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Rangkasbitung timur yang berhak menerima bantuan dari Pemerintah.

“Agar tidak adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, kami berharap Pemerintah dapat mengupayakan untuk memberikan bantuan secara menyeluruh kepada masyarakat kami yang saat ini masih membutuhkan bantuan dari pemerintah diantaranya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk penunjang kehidupan dan satu lagi Program Keluarga Harapan (PKH). Karena data dari Pemerintah tersebut tidak real dengan di lapangan,” pungkasnya. (Yusuf)