Pembangunan Poros Desa di Empat Desa di Kecamatan Cikulur Dikerjakan Asal Asalan

Kondisi pembangunan jalan poros desa yang berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. (Foto/Hin).

LEBAK,- – Kegiatan pembangunan jalan poros Desa, yang didanai dari Dana Desa(DD) pada empat Desa di Kecamatan Cikulur diduga tidak memiliki kwalitas yang bagus, dan terkesan asal- asalan dalam pengerjaannya. Seperti pekerjaan Lapen dan lainnya, yang diduga tidak sesuai spek dan Rencana Anggaran Belanja, yang menyebabkan pembangunan jalan poros Desa tidak berkualitas.

Hal ini diungkapkan Eli Sahroni Ketua DPD Badak Banten (BB) Lebak saat bertemu dilokasi kegiatan pembangunan Lapisan Penetrasi ( Lapen ). Rabu (02/09)” empat Desa itu diantaranya,Desa Muncangkopong, Parage, Sukaharja dan Desa Anggalan yang tahun ini melaksanakan kegiatan pembangunan jalan poros desa” ungkap Eli.

Lebih jauh Eli menerangkan” Hasil investigasi tim badak banten kabupaten lebak ditemukan pembangunan jalan poros desa tersebut diduga kuat tidak desa spek dan Rencana Anggaran Belanja (RAsehingga yang berimbas pada kualitas yang buruk.

Masih menurut Eli Sahroni dirinya akan menyikapi persoalan itu akan membuat surat pengaduan ke pihak ń∂ejariejaksaan negeri Lebak dalam waktu dekat. Laporan pengaduan untuk upaya penegakan hukum terhadap dugaan ada nya penyimpanan dana desa melalui kegiatan pembangunan jalan poros Desa.

” Kita akan membuat surat pengaduan kepada kejaksaan negeri Lebak tentang pembangunan jalan poros desa di empat desa di kecamatan cikulur,” kata Eli Sahroni.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten lebak Firman Arif Hidayat mengatakan, kegiatan untuk tahun 2018 inikan pembangunan masih tahun anggaran berjalan, masih ada tahap monitoring, evaluasi dan pengawasan berjenjang, nanti kalau ditemukan ada penyimpangan tentu ada mekanisme tindak lanjutnya,” ucap Firman.

Firman juga mengatakan kurangnya personil untuk mengawasi sekian banyak desa sehingga selain dinas ada unsur lai yang mengawasi, seperti inspektorat, konsultan dan unsur dari kecamatan” pungkas Firman.(Hin)