PB HMI-MPO : Realisasi Undang-undang PSDN Ancam Kemerdekaan Kampus

Zunnur Roin, Sekjen PB HMI-MPO. (Foto/Istimewa).

ORBITBANTEN,- Realisasi undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Negara (PSDN) dinilai dapat mengancam kemerdekaan kampus dan mengelabui mahasiswa. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jendral (Sekjend) Pengurus Besar Hinpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) Zunnur Roin dalam rilisnya pada Jumat (21/08/2020).

“Uundang-undang PSDN ini produk UU senyap mengelabui mahasiswa yang berhasil di Undangkan saat mahasiswa sibuk mengurus UU Kontroversial di pertengahan hingga akhir tahun 2019,” kata Zunnur Roin.

Zunnur menilai, jika motifnya membangun kompetensi militeristik sumber daya manusia indonesia, khususnya mahasiswa. Hal itu tidak akan jauh dari penanaman nilai patriotisme. Padahal menurutnya, nilai patriotisme itu sudah di transfer sejak pendidikan ditingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Keberadaan undang-unsang PSDN inj menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana kualitas siatem pendidikan kita ? Serta sekuat apa jiwa patriotisme penyelenggara negara kita dalam menghadapi godaan virus-virus Korup ?”

“Realisasi UU PSDN justru berpotensi memporsir anggaran disaat 20 persen anggaran pendidikan amanah UUD itu nyeleneh di programkan,” katanya.

Lebih lanjut Zunnur mengungkapkan, jika motifnya siaga menghadapi ancaman perang, Negara seharusnya memikirkan untuk beradaptasi dengan skema Proxy War dan Asymetric War dengan cara menyiapkan konsep Pertahanan Futuristik yang objek dan subjeknya itu stage holder pertanahan kita. Jangan seolah-olah mengorganisir rakyat sebagai subjek pertahanan dengan status cadangan maupun pendukung.

Konsekwensi moral membentuk peradaban yang bernama NKRI ini bagi rakyat adalah mental siap tempur. Baik saat dijajah, saat merebut, dan saat menikmati kemerdekaan ini, begitulah wasilah perjuangan syuhada kita. Tinggal penanaman nilai dan bobot pengetahuannya saja di perkuat dalam kurikulum pendidikan.

“Kampus adalah kawah candradimuka, prospek pembentukan kualitas SDM di kampus-kampus jangan semakin dikaburkan dengan masuknya praktik-praktik militerisme. Praktik pengorganisasian sipil semacam ini-kan gaya Orde baru, hanya saja dikasih pemanis dengan narasi Bela Negara,” ungkapnya.

“Prinsipnya, PB HMI-MPO akan lebih responsif dengan berbagai sikap dan tindakan atas persoalan bangsa Indonesia. Mahasiswa Indonesia punya sejarah konfrontasi dengan negara guna mempertahankan kemerdekaan kampus yang terancam,” tukasnya. (*/red).