LSM Bentar Tuding Kepala Dinas PUPR Lebak Tidak Becus Dalam Mengelola Anggaran

Sejumlah anggota LSM Bentar saat menggelar aksi di depan Pendopo Pemda Lebak, Selasa 6/3, (Foto/Alvin).

LEBAK – Lembaga Swadaya Masyarakat Benteng Aliansi Masyarakat (LSM Bentar) menuding Kepala Dinas PUPR Lebak tidak becus dalam mengelola anggaran serta melemahnya system pengawasan terhadap proyek pembangunan. Hal ini disampaikan aktivis LSM Bentar saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak, Selasa (6/3).

Dalam aksinya, Dinas PUPR Lebak pada tahun 2017 lalu diduga telah menyelewengkan anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Hotmik) terletak di Kampung Pasir Eurih – Kampung Bareno, Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, Pembanungan jalan bertonasi (Rigit) dan Pembangunan jalan hotmik di Kampung Leuwipacung – Kampung Cihurang, Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak.

“Pada tahun 2017 lalu, Dinas PUPR Lebak diduga telah menyelewengkan anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Hotmik) dan Pembangunan jalan bertonasi (Rigit)” ujar Koordinator Aksi, Agus Laga Timorriko dalam orasinya.

Adapun beberapa yang disampaikan Koordinator Aksi dalam orasinya saat aksi unjuk rasa yakni yang Pertama, Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Hotmik) di Kampung Pasir Eurih – Kampung Bareno, Kecamatan Cibadak dengan nilai kontrak 771.193,000 rupiah yang dilaksanakan oleh CV. DUA SAUDARA dalam pelaksanaan pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan spek teknis atau RAB seperti halnya tidak adanya pekerjaan pasangan gorong-gorong, tidak adanya pekerjaan plat decker, kekurangannya volume pekerjaan Turap Penahan Tanah (TPT) serta kurangnya ketebalan jalan hotmik sehingga mengakibatkan buruknya kualitas jalan.

Yang Kedua, Pembangunan jalan betonisasi (Rigit) dibeberapa ruas jalan Kabupaten seperti ruas jalan Bojong leles – Cileles – Gunung Kencana – Cijaku – Malingping, Gunung Kencana- Banjarsari, Curugbitung, Sajira, dan ruas jalan lainnya diduga dikerjakan asal-asalan. Mulai dari kekerasan beton yang diduga tidak sesuai RAB, tidak digunakannya wire mesh, tidak adanya pemadatan jalan, pekerjaan laston yang asal-asalan sampai tidak adanya pengurugan bahu jalan (Bereum).

Yang Terakhir, Pembangunan jalan hotmik di Kampung Leuwipacung, Kecamatan Cibadak yang memakan anggaran sebanyak 520 juta rupiah diduga dikerjakan asal jadi, jalan yang sudah dibangun, baru seumur jagung telah rusak kembali akibat pengeriaan yang tidak berkualitas.

Salain tiga hal itu, LSM Bentar juga menyampaikan, Penemuan BPK RI Perwakilan Banten yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yakni pada tahun 2014 di Dinas PUPR ditemukan dugaan korupsi sebesar 1.9 milyar rupiah, tahun 2015 sebesar 2 milyar rupiah dan tahun 2016 sebesar 3 milyar rupiah, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian.

“Sampai saat ini Penemuan BPK RI Perwakilan Banten tersebut belum ada penyelesaian,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Devisi Investigasi LSM Bentar saat dikonfirmasi oleh orbitbanten.co.id mengatakan pihaknya meminta pihak Kejaksaan Lebak dan Polres Lebak harus segera mengambil tindakan dan memproses hukum.

“Pihak Kejaksaan Lebak dan Polres Lebak harus segera mengambil tindakan dan memproses hukum yang berlaku di negara ini secepatnya dan kepada Pemda Kabupaten Lebak jangan tutup mata agar segera memberikan pengawasan terhadap Dinas PUPR Kabupaten Lebak,” paparnya. (Alvin).