LSM Bentar Tuding Dinas PUPR Lebak Menyalahgunakan Dana

LSM Bentar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas PUPR Lebak. (Foto:Yusuf).

LEBAK – Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Benteng Aliansi Masyarakat (LSM Bentar) Provinsi Banten, menuding adanya penyalahgunaan dana dalam proyek pembangunan jalan pada Kampung Bareno, Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatnya (PUPR) Lebak.

Hal itu disampaikan LSM Bentar, saat mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lebak, Selasa (30/1). Demonstrasi LSM Bentar di pimpin Oleh Enas Nasrudin sebagai Kordinator Aksi.

LSM Bentar menduga Dinas PUPR Kabupaten Lebak telah mengelotorkan dan mengelola anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan (Hotmik) yang terletak di Kampung Pasir Eurih Sampai Kampung Bareno, Desa Bojong, Cae Kecamatan Cibadak, Pembangunan PAMSIMAS di Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, Lebak, dan anggaran Pemeliharaan Program PAMSIMAS (HKP) di Desa Asem Margaluyu, Ciapus, Kapundahan, Banjar Irigasi, dan desa lainnya, pada tahun 2017 lalu.

“Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Hotmik) di Kampung Pasir Eurih sampai dengan Kampung Bareno, Kecamatan Cibadak dengan nilai kontrak sebesar 771.193.000 Rupiah, didalam Pelaksanaan
pekerjaannya, diduga tidak sesuai dengan spek teknis atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) seperti halnya tidak adanya, pekerjaan pemasangan gorong-gorong, tidak adanya pekerjaan plat decker, dan kurangnya volume pekerjaan Turap Penahan Tanah (TPT) serta kurangnya ketebalan jalan hotmik sehingga
mengakibatkan buruknya kualitas jalan, baru seumur jagung jalan sudah rusak kembali,” ujar Enas Nasrudin, koordinator aksi unjuk rasa LSM Bentar.

Enas menuturkan, sama halnya dengan proyek pembangunan jalan, pembangunan PAMSIMAS di Desa Sanglang Tanjung kecamatan Kalanganyar dengan nilai total anggaran 349.700.000 Rupiah, juga diduga tidak sesuai dengan spek teknis atau RAB seperti penggunaan pipa paralon tidak sesuai spek, kurangnya volume pengadaan pipa paralon, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan pos anggaran dan pengadaan mesin pompa air diduga tidak sesuai spek.

“Serta anggaran Pemeliharaan Program PAMSIMAS (HKP) sebesar 60 s/d 90 juta rupiah per desa yang terdapat di Desa Asem Margaluyu, Ciapus, Kapundahan, Banjar lrigasi dan desa lainnya. Didalam pelaksanaan pekerjaannya juga diduga tidak sesuai dengan pos anggaran,” tuturnya.

Diakhir, Ernas mengatakan Lemahnya system pengawasan, serta perilaku dari oknum pegawai Dinas PUPR yang dapat merugikan keuangan Negara.

“Untuk itu, kami dari LSM BENTAR mendesak aparat penegak
hukum di jajaran Kepolisian dan Kejaksaan agar segera mengusut dan menuntaskan kasus
dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR ini,” tandasnya. (Yusuf).