KTP Lebak Yang Termashur Seantero Negeri, Kini Riwayatmu. Harits: Perlu Kajian untuk mempertahankan eksistensi KTP

Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 mewajibkan kepada setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. Untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, maka dibentuklah Komisi Informasi Publik di tingkat pusat, provinsi dan jika dibutuhkan di tingkat kabupaten/kota. Uniknya, jauh sebelum UU keterbukaan informasi ini disahkan, pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lebak telah melangkah maju dengan membentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak. Komisi ini terbentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Lebak. Secara umum, tugas dan kewenangan KTP Lebak dalam kaitannya dengan informasi publik sama dengan komisi informasi publik. Bahkan, KTP Lebak memiliki fungsi pengawasan yang tak dimiliki oleh komisi informasi publik.

Merujuk pada hal tersebut, dengan memiliki fungsi, tugas dan kewenangannya sama dengan komisi informasi publik (KIP) maka dengan sendirinya keberadaan KTP sudah digantikan KIP yang secara kedudukan lebih baik karena secara struktur dan fungsi lainnya lebih lengkap karena dasar huku nya UU lebih tinggi di bandingkan dengan Perda. Terkait transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan keterbukaan informasi di Lebak sudah berjalan dengan baik. Hal ini karena setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah ada pejabat pengelola informasi daerah (PPID) yang siap melayani masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kegiatan pembangunan.

Namun tetap perlu adanya kajian evaluasi dampak dan manfaat dengan hadirnya Komisi Transparansi dan partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak. Merujuk pada Stufflebeam, dkk (1971) “Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan”. Dimana model evaluasi yang dibuat Stufflebeam dengan sebutan CIPP (Content, Input, Process, Product). Dengan model tersebut kita dapat menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program yang buat oleh pemerintah, termasuk dampak kehadiran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.

KTP Lebak memiliki tugas sangat strategis, yakni melakukan; pengawasan, konsultasi publik, pengkajian, perumusan dan pengusulan aspirasi publik, serta evaluasi mekanisme informasi publik yang dilakukan badan publik. Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh KTP Lebak meliputi; meminta informasi dan dokumen dari badan publik tanpa pemberitahuan, mengundang dan atau menghadirkan berbagai pihak terkait yang berkenaan dengan tugas KTP Lebak, serta mengadakan atau penyusunan kebijakan di bidangnya. Meski demikian, dalam kenyataan sesungguhnya idealitas keberadaan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dalam mendorong proses transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak memang tak sesuai dengan realitas. Berbagai realitas sosial di mana KTP Lebak berada yang pada akhirnya membentuk dan mempengaruhi keberadaan KTP Lebak dalam konteks mendorong proses transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak.

Beberapa hal yang membuat kenyataan dan harapan akan kehadiran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak tidak sesuai realitas. Pertama, Soliditas internal KTP Lebak sendiri yang diisi oleh komisioner yang berasal dari lembaga dan kelompok sosial masyarakat yang berbeda, dan dengan di pilih serta rekomendasi kepentingan politik yang terkadang tidak melihat kapasitas dan kapabilitas para komisioner, baik secara administratif maupun keahlian serta kepakaran yang dimiliki. Unsur ini lebih kental dengan nuansa politis. Kedua, sinergi hubungan yang saat ini dinilai kurang terjalin dengan baik antara KTP dengan kepala daerah, hal ini karena dalam amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini sudah di lakukan oleh PPID yang ada di setiap OPD. Ketiga, kinerja para komisioner KTP periode terakhir yang tidak menunjukan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang seharusnya mendorong transparansi terhadap badan publik di Kabupaten Lebak.

Ketua STISIP Setia Budhi

Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si
(Pakar Kebijakan Publik dan Politik)