HMI Geruduk Kantor BPN Lebak

Aksi HMI di dwpan gedung BPN Lebak mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat. (Foto/Yusup).

LEBAK,- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di kantor BPN Jalan Jenderal Sudirman km 5, Rangkasbitung, Lebak pada Jum’at (14/9). Dalam aksinya, para aktivis HMI meminta penjelasan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lebak terkait komentar kepala BPN Ady Muchtadi yang menuturkan bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk proses pembangunan Waduk Karian.

Mereka mengkritisi komentar kepala BPN yang dinilai berbanding terbalik dengan tujuan pembangunan waduk Karian, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan integritas bangsa.

Kordinator lapangan Haerudin mengatakan, agar BPN segera memberikan pernyataan terkait komentar Kepala BPN kepada masyarakat. Pasalnya, pembangunan waduk yang ditargetkan selesai tahun 2019 ini masih menyisakan problem pembebasan tanah dengan masyarakat.

“Disana puluhan juta masyarakat tersakiti karena pembangunan waduk karian. Tetapi kepala BPN dengan santainya mengatakan ikhlaskan saja tanah miliknya, demi mempercepat proses pembangunan,” kata Haerudin dalam orasinya dihadapan peserta aksi, Jumat (14/9/2018).

Ia meminta, agar BPN berlaku adil kepada masyarakat dalam menyelesaikan proses pembebasan lahan sesuai dengan UU No 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum.

“Pembebasan tanah harus dilakukan musyawarah secara adat dan institusi, jangan di putuskan secara sepihak,” imbuhnya,

Aksi yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut berujung kekecewaan. Pasalnya, tuntutan peserta aksi terhadap BPN tidak terpenuhi untuk menghadirkan kepala BPN.

Terpisah, Kasi Pengadaan Tanah BPN Lebak Didi Ali Subandi menjelaskan, bahwa kata “merelakan” yang disampaikan kepala BPN itu diartikan agar masyarakat bisa merelakan tanahnya untuk pembangunan nasional kepada pemerintah, dan bukan serta-merta diambil begitu saja. Tetapi melalui prosedur yang berlaku, dengan memperhatikan nilai ganti rugi, kewajaran, dan nilai apresor.

“Ini kesalahpahaman saja, apa yang dimaksud kepala BPN adalah merelakan tanah sesuai dengan prosedur, bukan serta-merta diambil begitu saja,” kata Didi saat ditemui wartawan diruang kerjanya.

Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya tengah melakukan segala upaya percepatan proses pembebasan tanah. Sampai saat ini BPN sudah membebaskan 36 bidang tanah yang berlokasi di Desa Pasir Tanjung. Sementara, ada 4 bidang tanah yang dititipkan di pengadilan negeri karena tanah sengketa bersengketa, tangungan, dan kategori tanah yang tidak diketahui kepemilikannya.

“Kita terhambat dalam proses pembebasan karena ada mayarakat yang tidak jujur mengenai dokumen kepemilikan tanahnya. Ada yang sudah dijual tapi ngakunya belum,” tandasnya. (Yusup/Deni).