Anggota DPRD Banten Fraksi PDIP Usulkan Hak Interpelasi Soal Keputusan Gubernur Banten

SERANG,- Hasil dari arahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan kajian analisa secara mendalam dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dampak terkait kebijakan Gubernur Banten tentang Bank Banten dianggap klimask mengenai keluarnya keputusan Gubernur terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB

“Kami Fraksi PDIP akan secara resmi menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan gubernur banten terkait pemindahan RKUD tersebut.” Kata Muhlis Ketua Fraksi PDIP di acara rapat fraksi dengan DPD Partai pada Senin (18/05/2020) Kemarin.

Sebelumnya ketua Fraksi menyampaikan, permohonan maaf apabila langkah ini membuat gaduh suasan Provinsi Banten, apalagi di saat pandemik covid19 ini. Akan tetapi semata – mata hal tersebut kami lakukan karena kami menilai kebijakan Gubernur yang tergesa – gesa itu telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik secara nilai ataupun secara sosial, ekonomi dan lain – lain.

“Kami menggunakan hak ini adalah untuk memposisikan diri dalam kepentingan masyarakat banten secara luas,” katanya.

Bahkan menurut Muhlis Sebagai langkah taktis kami fraksi pdip akan membuka hotline pengaduan di nomor WhatsApp 0821 1216 2080 untuk masyarakat secara umum yang memang sangat terdampak oleh kebijakan gubernur tersebut.

“Kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan teman teman anggota DPRD yang lainnya, untuk sama – sama menjadi pengusul hak interplasi tersebut bahwa kami fraksi PDIP menginginkan adanya penjelasan dari gubernur banten tentang kebijakannya yang diambil (bank banten-red) dan dilakukan secara terbuka yang dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Kus).