Fraksi Gerindra Minta Bupati Evaluasi Kinerja BPBD Lebak

Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat didampingi anggota fraksi Gerindra M Agil Zulfikar saat menijau warga terdampak banjir bandang di Lebak Gedong. (Foto/Dok).

LEBAK,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerindra meminta agar Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengevaluasi kinerja Badan Penanggualangan Bencana Daerah (BPBD) setempat soal lambatnya pencairan dana tunggu hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir bandang pada awal tahun 2020 lalu.

“Kita meminta agar Bupati melakukan evaluasi sehingga kejadian memalukan ini tidak terulang. Bila perlu copot sekalian,” kata Anggota DPRD Lebak dari fraksi Gerindra M Agil Zulfikar saat meninjau warga terdampak banjir di Lebak Gedong, Kamis (23/7/2020).

Dengan beredarnya surat dari BNPB, kata Agil, hal ini menujukan bahwa sebenarnya telatnya pencairan DTH dan dana Stimulan akibat dari respon BPBD yang lambat ketika diminta melakukan evaluasi terhadap data yang disampikan.

“Akibatnya DTH baru dinikmati sekarang dan dana stimulan harus menunggu kembali beberapa bulan kedepan. Padahal seandainya surat dari BNPB direspon cepat mungkin pencairanya tidak harus menunggu berbulan-bulan,” ujarnya.

Dewan muda ini mengapresiasi upaya yang telah dilakukan kawan-kawan HMI-MPO. Meski mereka bukan instansi yang memiliki anggaran negara.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa bahwa bukan hanya lembaga eksekutif atau legislatif yang bekerja, tetapi elemen pelajar dan pemuda seperti HMI-MPO juga ikut berjuang,” imbuhnya.

Senada diungkapkan Ketua DPRD Lebak yang juga anggota fraksi Gerindra, Dindin Nurohmat, pihaknya meminta agar BPBD memberikan penjelasan kepada masyarakat, terkait lambatnya pemulihan bencana. Dindin juga mengingatkan, agar tidak ada permainan dalam pendataan korban terdampak.

“BPBD harus melakukam pencatatan secara akurat korban yang rumahnya masuk kategori rusak parah agar jangan sampai tercecer,” katanya.

Pihaknya berharap, Pemkab Lebak mempertimbangkan percepat proses pemulihan dengan mendorong proses pendataan ulang data stimulan untuk dana stimulan dan pembebasan lahan karian.

“Semua proses percepatan penangan bencana banjir bandang kita dorong. Yang penting masyarakat dapat hidup normal seperti sediakala,” tukasnya. (Deni).