Bahas Pelayanan Kesehatan, Komisi III DPRD Lebak Gelar RDP

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, M. Sukirman menyampaikan program kerja dan permasalahan yang dihadapi Dinkes, saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Lebak, diruang rapat paripurna, Senin 19/3, (Foto/Deni).

LEBAK, – Komisi III DPRD Lebak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat membahas pelayanan kesehatan dasar masyarakat terkait program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan di tiap-tiap Puskesmas, di ruang rapat paripurna DPRD Lebak, Senin (19/3).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Komisi III DPRD Lebak Rudi Kurniawan mengatakan, rapat ini digelar untuk mengetahui sejauhmana program JKN ini dapat berjalan dengan baik, terutama pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

“Satu sisi petugas kesehatan di Puskesmas ini dituntut agar meningkatkan pelayanan kesehatannya, namun disisi lain tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Seperti fasilitas rawat inap yang kurang layak, dan fasilitas lain yang belum lengkap,” kata Rudi saat ditemui Orbit Banten diruang komisi III DPRD Lebak usai rapat, Senin (19/3).

Rudi mengungkapkan, permasalah yang dihadapi Dinkes Lebak saat ini, selain infrastruktur yang tidak memadai, juga adanya keterlambatan pencairan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan. Hal ini berpengaruh pada pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kita akan memanggil BPJS Kesehatan untuk menjelaskan kenapa terjadi keterlambatan pencairan dana kapitasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diagendakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak M. Sukirman menyambut baik dilaksanakannya rapat dengar pendapat ini. Menurutnya kegiatan ini seharusnya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, sehingga ada solusi terhadap permasalahan yang ada dilapangan.

“Kegiatan ini sebagai evaluasi terhadap program kerja kami selaku partner kerja komisi III DPRD Lebak,” katanya.

Sukirman mengungkapkan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat tersebut, diantaranya mengenai pelayanan kesehatan, pemanfaatan dana JKN, Jampersal, BOP dan beberapa program-program lainya.

“Melaui rapat ini kita bisa berbagi informasi mengenai pelaksanaan program kerja Dinas kesehatan, termasuk permasalahan keterlambatan pencairan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan yang sampai saat ini belum terealisasi,” tandasnya. (Deni).