Angka Kemiskinan Menurun, Pemkab Lebak Launching Mekanisme Pemutakhiran Mandiri

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi Wakil Bupati Ade Sumardi menyalami Kepala Desa/ Lurah usai lounching MPM di aula Multatuli Pemkab Lebak. (Foto/Dok).

LEBAK,- Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebak terus mengalami penurunun sejak tiga tahun terakhir. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada acara launching mekanisme pemutakhiran Mandiri (MPM) yang dihadiri seluruh Kepala Desa dan Lurah di Aula Multatuli Pemkab Lebak, Selasa (18/9/2018).

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kata Ade Sumardi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2015 sebesar 9,97% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 126.420 rumah tangga miskin (RTM). Sementara tahun 2016 tingkat kemiskinan mencapai 8,71% dengan jumlah penduduk miskin 111.210 RTM dan pada tahun 2017 mencapai 8,64% dengan jumlah penduduk miskin 111.080 RTM.

Meski secara statistik terjadi penurunan angka kemiskinan, namun Ade Sumardi mengimbau agar tidak berpuas diri terlebih dahulu, mengingat program dan kegiatan yang berorientasi dalam upaya menekan angka kemiskinan serta penanggulangannya akan tetap berjalan.

Baca juga :
LIPI Diseminasikan Penerapatan Iptek di Lebak

Dari penurunan angka kemiskinan tersebut, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyetujui langkah yang dilakukan TKPKD yang akan menyusun strategi dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak.

“Penyusunan kebijakan strategis ini harus tepat sasaran dan kebijakan yang efektif sehingga dalam mewujudkannya dibutuhkan data penduduk miskin yang akurat dan akuntabel,” kata Bupati Lebak dalam sambutannya.

Baca juga :
Gara-gara DPT Ganda, Kumala Nilai Kinerja KPU Lebak Buruk

Saat ini, kata Iti, pemerintah telah memiliki data terpadu program penanganan fakir miskin (PPFM) yang bersumber dari pemutakhiran basis data terpadu 2015 dan dikelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin.

Sejalan dengan Undang-undang No 13 Tahun 2011, Iti Octavia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pemutakhiran data penduduk miskin melalui program mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM). Dimana program ini dapat memfasilitasi penduduk miskin dan kurang mampu untuk mendaftarkan diri secara aktif dan di verifikasi secara obyektif serta didaftarkan ke data yang belum terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

“Data masyarakat yang kurang mampu itu akan diverifikasi dan dianalisa di tingkat nasional, sehingga menghasilkan data yang mutakhir,” tambahnya.

Seusai pembukaan Launching MPM, seluruh kepala desa dan lurah menandatangani fakta integritas percepatan penanggulangan kemiskinan yang disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Lebak. (Deni).